Dukcapil Asmat Gelar Jemput Bola

Dukcapil Asmat Gelar Jemput Bola, Kadis Serahkan Langsung Akta Lahir ke Kepala Sekolah di Distrik Sawa Erma

ASMAT – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Asmat terus mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat. Melalui program inovatif "Jemput Bola", Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil Asmat turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan Akta Kelahiran kepada Kepala Sekolah di Distrik Sawa Erma, belum lama ini.

Program jemput bola ini merupakan upaya konkret pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah distrik yang jarak tempuhnya cukup jauh dari pusat kota. Penyerahan dokumen secara simbolis dilakukan oleh Kadis Dukcapil Asmat kepada Kepala Sekolah setempat, yang kemudian akan didistribusikan kepada para siswa yang menjadi pemohon.
Dalam kegiatan tersebut, Kadis Dukcapil Asmat didampingi oleh jajaran staf menyerahkan berkas akta kelahiran yang telah selesai diproses. Kepala Sekolah penerima menyambut baik dan mengapresiasi langkah jemput bola ini. Menurutnya, kehadiran langsung petugas Dukcapil ke sekolah sangat membantu para siswa dan orang tua, terutama dalam melengkapi administrasi pendidikan yang sering kali terkendala oleh jarak dan biaya transportasi ke kantor dinas.
"Kami sangat berterima kasih atas layanan jemput bola ini. Anak-anak didik kami kini memiliki identitas hukum yang sah, yang tentunya sangat penting untuk kelanjutan pendidikan mereka," ujar Kepala Sekolah tersebut.
Kadis Dukcapil Asmat menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjangkau sekolah-sekolah dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Asmat. Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan hak dasar setiap anak dan menjadi syarat mutlak dalam berbagai keperluan administrasi, termasuk pendaftaran sekolah, ujian, hingga pengurusan beasiswa.
Diharapkan dengan adanya program jemput bola ini, angka kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Asmat, khususnya di Distrik Sawa Erma, dapat meningkat signifikan, serta memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam hal administrasi kependudukan.